TEORI HUKUM PEMBANGUNAN PROF. DR. MOCHTAR KUSUMAATMADJA, S.H., LL.

*) Sebuah Kajian Deskriftif Analitis

Oleh: Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. 1

I. Pendahuluan

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka

salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan

masyarakat adalah mengenai Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar

Kusumaatmaja, S.H., LL.M. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa Teori

Hukum Pembangunan tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila

dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut: Pertama, Teori

Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di

Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan

kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori

hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan

kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan

sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Kedua, secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka

acuan pada pandangan hidup (way of live) masyarakat serta bangsa Indonesia

berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma,

asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan

tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi structure (struktur),

culture (kultur) dan substance (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence

W. Friedman.

2 Ketiga, pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan

1 Penulis adalah Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, penulis Buku

Ilmu Hukum, dan kini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa

Timur

2 Lawrence W. Friedman, American Law: An invaluable guide to the many faces of

the law, and how it affects our daily our daily lives, W.W. Norton & Company, New York,

1984, hlm. 1-8. dan pada Legal Culture and Social Development, Stanford Law Review,

New York, hlm. 1002-1010 serta dalam Law in America: a Short History, Modern Library

Chronicles Book, New York, 2002, hlm. 4-7 menentukan pengertian struktur adalah,

“The structure of a system is its skeleton framework; it is the permanent shape, the institutional

body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds..”,

kemudian substansi dirumuskan sebagai, “The substance is composed of substantive rules 2

dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”3

(law as a tool

social engeneering) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi

bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.4

II. Dimensi dan ruang lingkup teori hukum pembangunan Prof. Dr. Mochtar

Kusumaatmadja, S.H., LL.M.

Dikaji dari perspektif sejarahnya maka sekitar tahun tujuh puluhan lahir

Teori Hukum Pembangunan dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan

penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum

yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “Law as a tool of

social engineering” yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan

lebih lanjut maka secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr.

Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. dipengaruhi cara berpikir dari Herold

D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (Policy Approach) ditambah dengan teori

Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Mochtar mengolah

semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.5

Ada

sisi menarik dari teori yang disampaikan Laswell dan Mc Dougal dimana

diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis

dan penstudi pada umumnya (scholars) serta pengemban hukum praktis

(specialists in decision) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di

satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan.

Oleh karena itu maka Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar

and rules about how institutions should behave,” dan budaya hukum dirumuskan sebagai,

“The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then,

to those ports of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social

forces toward from the law and in particular ways.”

3Pada dasarnya, fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (law

as a tool of social engeneering) relative masih sesuai dengan pembangunan hukum

nasional saat ini, namun perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi

(beureucratic engineering) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan,

sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi

antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut “beureucratic

and social engineering” (BSE). Lihat Romli Atmasasmita, Menata Kembali Masa Depan

Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan

Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 7.

4Terhadap eksistensi Hukum sebagai suatu system dapat diteliti lebih

detail dan terperinci pada: Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, Hukum Sebagai

Suatu Sistem, Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 5 dstnya

5Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan,Penerbit

CV Utomo, Jakarta, 2006, hlm. 4113

Kusumaatmadja, S.H., LL.M. memperagakan pola kerja sama dengan

melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada dalam komunitas sosial tersebut.

Dalam proses tersebut maka Mochtar Kusumaatmadja menambahkan

adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari

Roescoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan

Laswell dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara penstudi hukum dan

pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum

(theory about law), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan

praktis. Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian

hukum sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk

membangunan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep

tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan

dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa

hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia

kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh

karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk

tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana

lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan

hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat

yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan the Supreme Court)

pada tempat lebih penting.

2. Konsep hukkum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh

berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana pernah diadakan pada

zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan

kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.

3. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep

hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh

sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan

hukum nasional.6

Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa:

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.

Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya,

hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi

demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang

sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara,

dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun,

6 Shidarta, Karakteristik ….Ibid, hlm. 4154

yang dalam difinisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum

tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat

membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang

hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis,

dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak

dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”7

Dalam perkembangan berikutnya, konsep hukum pembangunan ini

akhirnya diberi nama oleh para murid-muridnya dengan "Teori Hukum

Pembangunan"8

atau lebih dikenal dengan Madzhab UNPAD. Ada 2 (dua)

aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: Pertama, ada

asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan

masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi

perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.9

Oleh karena

itu, Mochtar Kusumaatmadja10 mengemukakan tujuan pokok hukum bila

direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi

adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya

keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan

jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya

kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak

mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang

diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan

ketertiban.11 Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang

membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut

Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada

itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”law as a tool of social

engeneering” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai

berikut :12

7Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan

(Kumpulan Karya Tulis) Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

8Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, Hukum Sebagai …..Op. Cit, hlm. 182 lihat juga

Otje Salman, Ikhtisar Filsafat Hukum, Penerbit Armico, Bandung, 1987, hlm. 17.

9Lihat Otje Salman dan Eddy Damian (ed), Konsep-Konsep Hukum dalam

Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,S.H.,LL.M., Penerbit PT.Alumni,

Bandung, 2002, hlm. V.

10Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan

Nasional, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2-3.

11Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan ….., Ibid., hlm. 13.

12Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional,

Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.5

Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan

kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha

pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau

dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum

sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan

hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan

dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh

pembangunan dan pembaharuan.

Aksentuasi tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi

sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar

Kusumaatmadja, yaitu :

 Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau

pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan

dipandang mutlak adanya;

 Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat

berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti

penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah

pembaharuan.

Apabila diuraikan secara lebih intens, detail dan terperinci maka alur

pemikiran di atas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah yang menyatakan

“fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga

dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk

masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan

bernegara”.13 Dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah

dikemukakannya, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum

dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas

dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat,

melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institution) dan proses-proses

(processes) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.14

Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak

cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh.

Pada bagian lain, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa

“hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai

suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia

dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institution) dan

13Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara,

Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 13

14Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan

Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 11.6

proses (processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam

kenyataan”. Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk

memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah,

tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu

bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya

dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis

berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen

hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti

pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan

pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.

III. Konklusi

Dimensi Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar

Kusumaatmadja, S.H., LL.M. merupakan salah satu Teori Hukum yang lahir

dari kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistik berdasarkan Pancasila.

Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang

serta diciptakan oleh orang Indonesia sehingga relatif sesuai apabila diterapkan

pada masyarakat Indonesia. Selain Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr.

Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. apabila diaktualisasikan pada kondisi

masyarakat Indonesia pada umumnya dan kondisi penegakan hukum pada

khususnya maka mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras. Aspek ini

dapat dibuktikan bahwa dalam konteks kebijakan legislasi dan aplikasi serta

dalam kajian ilmiah maka Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar

Kusumaatmadja, S.H., LL.M. tetap dijadikan landasan utama dan krusial yang

menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai

katalisator maupun dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat

Indonesia. Tegasnya, bahwa Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar

Kusumaatmadja, S.H., LL.M. menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan

masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai law as a tool

of social engeenering.***

Sumber : http://badilum.info/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teori_hukum_pembangunan.pdf